Page 13 - Panduan Pelaksanaan Pendampingan oleh FSP

3. Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan di setiap kota/kabupaten/provinsi wilayah sasaran Program
Sekolah Penggerak akan terlibat dalam Forum Pemangku Kepentingan
Daerah dan Rapat Pokja Manajemen Operasional Sekolah Penggerak tingkat
daerah (kota/kabupaten dan provinsi) yang akan dilaksanakan secara berkala
di bawah koordinasi BBPMP/BPMP provinsi setempat.

4. Balai Besar Guru Penggerak/Balai Guru Penggerak (BBGP/BGP)
BBGP/BGP sebagai unit pelaksana teknis Ditjen GTK dalam pelaksanaan
Program Sekolah Penggerak bertanggung jawab atas pelaksanaan dan
pembiayaan kegiatan pendampingan dan pengelolaan Fasilitator Sekolah
Penggerak di provinsi setempat. BBGP/BGP menetapkan sejumlah pihak
untuk ditugaskan sebagai Koordinator Fasilitator Sekolah Penggerak.

5. Koordinator Fasilitator Sekolah Penggerak
Koordinator Fasilitator Sekolah Penggerak adalah perwakilan dari UPT
Ditjen GTK yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan
memantau proses implementasi Program Sekolah Penggerak di setiap
kota/kabupaten. Setiap Koordinator Fasilitator Sekolah Penggerak akan
mengkoordinasikan maksimal 10 orang Fasilitator Sekolah Penggerak.
Rincian tugas Fasilitator Sekolah Penggerak adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan memantau proses implementasi Program
Sekolah Penggerak di setiap kota/kabupaten/provinsi.
2. Menghadiri PMO Level Sekolah secara sampling di 1 sekolah per FSP
selama 1 JP setiap bulannya dan mengunggah laporan aktivitas PMO
level sekolah ke SIMPKB.
3. Memfasilitasi forum koordinasi dan komunikasi (FKK) FSP selama 3 JP
yang dilaksanakan rutin setiap bulannya dan mengunggah laporan
aktivitas FKK ke SIMPKB.
4. Memverifikasi laporan bulanan atau laporan kegiatan pendampingan
FSP.
5. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah dalam
persiapan pelaksanaan pendampingan PSP (daring/luring).
6. Mempersiapkan, menganalisis, dan memaparkan laporan
perkembangan PSP yang akan disampaikan pada rapat PMO Daerah
serta mengunggah laporan aktivitas PMO Daerah ke SIMPKB.

Surat Keterangan Pendampingan

Ditjen GTK melalui Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga
Pendidikan merilis surat keterangan pendampingan untuk FSP. Surat keterangan
diberikan setelah FSP melaksanakan 1 tahun pendampingan. BBGP/BGP
bertanggung jawab dalam menyediakan data FSP beserta jumlah satuan pendidikan
yang didampingi untuk kebutuhan surat keterangan pendampingan.

13 | Panduan Pelaksanaan Pendampingan oleh FSP Angkatan 2